Pendahuluan
Dalam kehidupan masyarakat,
seseorang terkadang harus berhubungan dengan para pejabat, hakim, pegawai, atau
pelayan penguasa. Persoalan menjadi lebih rumit apabila mereka memperoleh harta
dari penguasa yang zalim atau terlibat dalam sistem yang penuh dengan
kezaliman.
Imam al-Ghazali membahas persoalan
ini dengan sangat tegas dalam Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Beliau tidak hanya
melihat bentuk transaksi secara lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan sumber
harta, dampak muamalah, serta kemungkinan transaksi tersebut menjadi sarana
membantu kezaliman.
Pada bagian ini, al-Ghazali
memberikan perhatian khusus kepada para hakim dan pelayan penguasa. Menurut
beliau, hubungan dengan mereka bahkan dapat lebih berbahaya daripada hubungan
biasa dengan penguasa, karena mereka dapat menjadi perantara yang memperkuat
kekuasaan zalim dan memengaruhi masyarakat.
Sumber
Kitab: Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn
Bab: الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين
الظلمة وما يحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم
Pembahasan: Hukum bermuamalah dengan hakim, pejabat, dan pelayan
penguasa zalim.
Penulis
Imam Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad
al-Ghazālī al-Ṭūsī (w. 505 H).
Teks Arab
مسألة معاملة قضاتهم وعمالهم وخدمهم
حرام كمعاملتهم بل أشد
أما القضاة فلأنهم يأخذون من أموالهم
الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق يزنهم فإنهم على زي العلماء ويختلطون
بهم ويأخذون من أموالهم والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بذوي الجاه والحشمة
فهم سبب انقياد الخلق إليهم
وأما الخدم والحشم فأكثر أموالهم من
الغصب الصريح ولا يقع في أيديهم مال مصلحة وميراث وجزية ولا وجه حلال حتى تضعف
الشبهة باختلاط الحلال بمالهم
قال طاوس لا أشهد عندهم وإن تحققت
لأني أخاف تعديهم على من شهدت عليه
وبالجملة إنما فسدت الرعية بفساد
الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد
الملوك خوفاً من إنكارهم
وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكنفه ما يمالئ قراؤها أمراءها
وإنما ذكر القراء لأنهم كانوا هم
العلماء وإنما كان علمهم بالقرآن ومعانيه المفهومة بالسنة
وما وراء ذلك من العلوم فهي محدثة
بعدهم
Terjemahan Lengkap
Masalah: Bermuamalah dengan para
hakim, pejabat, dan pelayan mereka
Bermuamalah dengan para hakim, para
pejabat, dan para pelayan mereka adalah haram, sebagaimana bermuamalah dengan
mereka, bahkan lebih berat lagi.
Adapun para hakim, maka alasannya
adalah karena mereka mengambil dari harta para penguasa tersebut harta yang
secara jelas haram, memperbanyak penghimpunannya, dan membuat manusia tertipu
dengan keadaan mereka. Mereka tampil dengan pakaian dan penampilan seperti para
ulama, bergaul dengan mereka, serta mengambil harta dari mereka. Sementara
tabiat manusia memang cenderung meniru dan mengikuti orang-orang yang memiliki
kedudukan, kewibawaan, dan kehormatan.
Dengan demikian, mereka menjadi
sebab masyarakat tunduk dan mengikuti mereka.
Adapun para pelayan dan pengiring
penguasa, maka sebagian besar harta mereka berasal dari perampasan yang nyata.
Tidak ada di tangan mereka harta kemaslahatan umum, warisan, jizyah, atau
sumber halal lainnya, sehingga unsur syubhat menjadi semakin kuat karena tidak
terdapat percampuran harta halal dengan harta mereka.
Ṭāwūs berkata:
“Aku tidak mau menjadi saksi di
hadapan mereka, meskipun aku mengetahui kebenarannya, karena aku khawatir
mereka akan berbuat zalim terhadap orang yang aku persaksikan.”
Secara umum, kerusakan rakyat
terjadi karena kerusakan para penguasa, dan kerusakan para penguasa terjadi
karena kerusakan para ulama. Seandainya tidak ada hakim-hakim yang buruk dan
ulama-ulama yang buruk, niscaya kerusakan para penguasa akan lebih sedikit
karena mereka takut terhadap pengingkaran dan teguran para ulama tersebut.
Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:
“Umat ini akan senantiasa berada
dalam pertolongan dan perlindungan Allah selama para pembaca Al-Qurannya tidak
berkompromi dengan para penguasanya.”
Para perawi menyebut mereka sebagai qurrā’
karena pada masa itu merekalah para ulama. Ilmu mereka adalah ilmu tentang
Al-Qur’an dan makna-maknanya yang dipahami melalui Sunnah.
Adapun ilmu-ilmu selain itu, maka
ilmu tersebut muncul setelah masa mereka.
Artikel Pengembangan
1.
Mengapa Muamalah dengan Pejabat Zalim Dipandang Berbahaya?
Al-Ghazali membedakan antara sekadar
berinteraksi dengan seseorang dan interaksi yang secara tidak langsung
memperkuat sistem kezaliman.
Jika seseorang bermuamalah dengan
pihak yang memperoleh harta secara zalim, terdapat beberapa persoalan yang
perlu diperhatikan:
- Sumber harta yang digunakan dalam transaksi.
- Kedudukan pihak yang menerima atau mengelola harta
tersebut.
- Apakah transaksi tersebut membantu kezaliman?
- Apakah transaksi tersebut membuat masyarakat memandang
perilaku zalim sebagai sesuatu yang wajar?
- Apakah orang yang berinteraksi menjadi bagian dari
mekanisme yang menopang kezaliman?
Karena itu, masalahnya bukan
semata-mata apakah sebuah transaksi memiliki bentuk jual beli, pemberian, atau
jasa. Dampak dan tujuan transaksi juga harus diperhatikan.
2.
Bahaya Hakim yang Berafiliasi dengan Kekuasaan Zalim
Al-Ghazali memberikan perhatian
khusus kepada para hakim. Alasannya bukan sekadar karena profesi hakim, tetapi
karena hakim memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan legitimasi hukum.
Hakim yang memperoleh keuntungan
dari kekuasaan zalim dapat menjadi sangat berbahaya apabila kedudukannya
menyebabkan masyarakat menganggap kebatilan sebagai sesuatu yang benar.
Lebih jauh lagi, penampilan hakim
yang menyerupai ulama dapat membuat masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya.
Jika kepercayaan itu kemudian digunakan untuk membenarkan kezalimannya,
dampaknya menjadi lebih luas.
Dengan demikian, seorang yang
memiliki ilmu dan kedudukan agama memiliki tanggung jawab lebih besar daripada
orang biasa.
3.
Bahaya Pelayan dan Pengiring Penguasa
Para pelayan, pengawal, pegawai, dan
pengiring penguasa juga mendapat perhatian serius dalam pembahasan ini.
Menurut al-Ghazali, kedekatan mereka
dengan penguasa membuat mereka dapat menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan.
Apabila pekerjaan mereka secara langsung mendukung perampasan, penindasan, atau
tindakan zalim, maka persoalannya bukan lagi sekadar menerima gaji atau
melakukan pekerjaan.
Yang harus diperhatikan adalah fungsi
pekerjaan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya.
4.
Kerusakan Penguasa dan Kerusakan Ulama
Salah satu gagasan penting dalam
teks ini adalah hubungan timbal balik antara:
ulama → penguasa → masyarakat.
Ulama memiliki kewajiban untuk
mengingatkan penguasa ketika terjadi kemungkaran. Jika ulama justru
membenarkan, memuji, atau membantu penguasa dalam kezalimannya, maka masyarakat
dapat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kepentingan
kekuasaan.
Karena itu, kritik terhadap penguasa
dalam tradisi keilmuan Islam bukan semata-mata persoalan politik, tetapi juga
berkaitan dengan amanah ilmu dan kewajiban amar makruf nahi mungkar.
5.
Tidak Semua Hubungan dengan Pejabat Otomatis Haram
Pembahasan al-Ghazali harus dipahami
dalam konteks sebab dan dampak muamalah, bukan secara serampangan bahwa
setiap transaksi dengan pejabat atau pegawai pemerintah pasti haram.
Jika suatu transaksi dilakukan
melalui cara yang halal, objeknya halal, tidak mengandung suap, tidak membantu
kezaliman, dan tidak menjadi sarana untuk memperkuat kemungkaran, maka hukum
tidak dapat disamakan begitu saja dengan transaksi yang secara nyata membantu
kezaliman.
Dengan demikian, kaidah penting yang
dapat diambil adalah:
Semakin kuat hubungan suatu
transaksi dengan kezaliman, semakin berat pula hukumnya.
Sebaliknya, apabila hubungan
tersebut tidak mengandung unsur bantuan terhadap kemungkaran, maka hukumnya
perlu dilihat berdasarkan rincian kasusnya.
Contoh
Contoh
1: Menjadi Perantara Kezaliman
Seseorang diminta menjadi perantara
untuk mengambil harta masyarakat secara tidak sah, kemudian menyerahkannya
kepada pejabat.
Dalam keadaan seperti ini, pekerjaan
tersebut bukan sekadar jasa administratif. Ia menjadi bagian dari proses
pengambilan harta secara zalim. Karena itu, keterlibatannya termasuk membantu
perbuatan yang dilarang.
Contoh
2: Transaksi Biasa yang Tidak Membantu Kezaliman
Seorang pedagang menjual makanan
kepada seorang pegawai pemerintah dengan harga normal. Barang yang dijual halal
dan transaksi tersebut tidak berkaitan dengan tindakan zalim yang dilakukan
pegawai tersebut.
Kasus seperti ini tidak dapat
langsung disamakan dengan membantu kezaliman. Perlu dilihat apakah transaksi
tersebut secara nyata menjadi sarana mendukung tindakan haram atau tidak.
Contoh
3: Hakim yang Menggunakan Kedudukan untuk Membenarkan Kezaliman
Seorang hakim mengetahui bahwa
seseorang dizalimi, tetapi karena tekanan atau kepentingan penguasa, ia sengaja
memberikan keputusan yang tidak benar.
Masalahnya bukan hanya kesalahan
pribadi hakim. Keputusan tersebut dapat menyebabkan masyarakat kehilangan hak
dan sekaligus memberikan legitimasi terhadap kezaliman.
Contoh
4: Ulama yang Membenarkan Penguasa
Seorang ulama mengetahui adanya
kezaliman, tetapi sengaja memuji penguasa di hadapan masyarakat untuk
memperoleh kedudukan dan hadiah.
Menurut prinsip yang dijelaskan
al-Ghazali, keadaan ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar menerima suatu
pemberian, karena pujian tersebut dapat membuat masyarakat menganggap tindakan
zalim sebagai sesuatu yang benar.
Pelajaran Penting
Dari pembahasan ini dapat diambil
beberapa pelajaran:
- Sumber harta harus diperhatikan dalam muamalah.
- Kedudukan seseorang dapat memperbesar dampak perbuatannya.
- Ilmu dan jabatan agama merupakan amanah, bukan sarana
memperoleh keuntungan dari penguasa.
- Membantu kezaliman dapat terjadi melalui berbagai
bentuk, bukan hanya dengan melakukan kezaliman secara langsung.
- Penampilan keagamaan tidak boleh dijadikan pembenaran
terhadap tindakan yang bertentangan dengan syariat.
- Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga
kebenaran di hadapan kekuasaan.
- Hukum setiap transaksi harus dilihat secara rinci
berdasarkan objek, tujuan, sumber harta, dan dampaknya.
Penutup
Pembahasan ini menunjukkan ketegasan
Imam al-Ghazali dalam menjaga independensi ilmu dan agama dari pengaruh
kekuasaan yang zalim. Menurut beliau, persoalan yang paling berbahaya bukan
hanya ketika seseorang melakukan kezaliman, tetapi juga ketika ia menjadi perantara,
pembenar, atau pendukung bagi kezaliman tersebut.
Para hakim, pejabat, pelayan, dan
orang-orang yang dekat dengan penguasa memiliki posisi yang sangat sensitif
karena mereka dapat menjadi sarana meluasnya pengaruh kekuasaan kepada
masyarakat.
Namun, prinsip ini tidak boleh
dipahami secara berlebihan tanpa melihat rincian kasus. Yang menjadi perhatian
utama adalah ketika muamalah tersebut mengandung harta haram, membantu
kemungkaran, memberikan legitimasi kepada kezaliman, atau menjadikan seseorang
sebagai bagian dari sistem yang merusak hak manusia.
Karena itu, seorang muslim hendaknya
berhati-hati dalam memilih pekerjaan, menerima pemberian, melakukan transaksi,
maupun menjalin kedekatan dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Ilmu harus
menjaga kebenaran, bukan menjadi alat untuk menghiasi kebatilan.
Wallahu A’lam...
Artikel Terkait:
Hukum Bermuamalah denganSultan Dzalim: Jual Beli, Hadiah, Upah, dan Larangan Membantu Kemaksiatan
Larangan Membantu Penguasa
Dzalim dan Kewajiban Menjauhi Para Pembantunya


0 Komentar