Status Kepemilikan Makanan: Milik Penghuni atau Milik Pelayan?

الأصل الرابع أن يشتريه لنفسه أو للقوم فإن المتولي والخادم كالنائب وله أن يشتري له ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا كان الشراء يجري بالمعاطاة فلا يجري اللفظ والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضرون فيقع عن جبهته ويدخل في ملكه وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم

Dasar keempat:

Apakah pelayan itu membeli makanan untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok penghuni tersebut?

Karena pengelola dan pelayan itu kedudukannya seperti wakil (perantara). Ia boleh membeli untuk mereka ataupun untuk dirinya sendiri. Akan tetapi hal itu ditentukan dengan niat atau dengan ucapan yang jelas.

Jika pembelian dilakukan dengan cara mu‘āthah (serah-terima tanpa ucapan akad), maka ucapan tidak ada. Dan yang umum terjadi, dalam mu‘āthah orang juga tidak menghadirkan niat khusus ketika bertransaksi. Sementara tukang daging, tukang roti, dan orang-orang yang bertransaksi dengannya biasanya menganggap transaksi itu dilakukan dengan pelayan tersebut, bukan dengan orang-orang yang tidak hadir di tempat.

Karena itu, pembelian tersebut jatuh atas tanggungannya sendiri dan masuk ke dalam kepemilikannya.

Dasar ini tidak menimbulkan keharaman maupun syubhat, tetapi hanya menetapkan bahwa mereka sebenarnya memakan makanan milik pelayan itu.”

Penjelasan

Pada bagian ini dibahas:

“Sebenarnya makanan itu menjadi milik siapa?”

Apakah:

• langsung menjadi milik penghuni khanqah,
  atau
• terlebih dahulu menjadi milik pelayan?

Penulis menjelaskan bahwa:

• pelayan bertindak seperti wakil,
• dan wakil bisa membeli:
• untuk orang lain,
• atau untuk dirinya sendiri.

Namun penentuan itu harus jelas:

• dengan niat,
• atau ucapan.

 

Masalahnya: transaksi dilakukan secara biasa (mu‘āthah)

Dalam praktik sehari-hari:

• orang hanya datang,
• mengambil barang,
• membayar,
• lalu pergi.

Tidak ada ucapan:

• “Saya membeli ini untuk para penghuni khanqah.”

Bahkan biasanya:

• pelayan juga tidak menghadirkan niat khusus semacam itu.

Sedangkan penjual:

• melihat yang datang hanyalah pelayan,
• maka ia menganggap transaksi dilakukan dengan pelayan tersebut.

Akibatnya:

• barang itu secara hukum menjadi milik pelayan terlebih dahulu.

Setelah itu:

• pelayan menyuguhkannya kepada penghuni.

Mengapa ini bukan haram?

Karena:

• transaksi jual belinya tetap sah,
• tidak ada penggunaan harta haram secara pasti,
• hanya saja kepemilikan barang secara hukum berada pada pelayan.

Jadi penghuni sebenarnya:

• memakan makanan milik pelayan,
• bukan langsung memakan barang wakaf.

Contoh

Contoh 1 — Pelayan membeli makanan

Seorang pelayan datang ke toko roti:

• membeli roti,
• membayar,
• lalu membawa pulang ke asrama.

Ia tidak berkata:

• “Ini untuk penghuni asrama.”

Penjual pun menganggap:

• roti itu dibeli oleh pelayan.

Maka secara hukum:

• roti itu menjadi milik pelayan dahulu,
• lalu ia memberikannya kepada penghuni.

Contoh 2 — Wakil dengan niat jelas

Seseorang berkata kepada pedagang:

• “Saya membeli ini untuk pesantren.”

Atau ia berniat jelas sebagai wakil pesantren.

Maka barang bisa langsung terkait dengan pihak yang diwakili.

Contoh 3 — Transaksi sehari-hari

Bendahara organisasi membeli air minum untuk rapat:

• ia datang sendiri,
• bayar sendiri,
• tanpa ucapan apa pun.

Secara lahiriah:

• penjual menganggap pembeli adalah bendahara itu.

Hikmah Pembahasan

Para ulama sangat teliti dalam:

• membedakan kepemilikan,
• akad,
• dan niat dalam transaksi.

Namun ketelitian ini tidak selalu berujung pada pengharaman.

Kadang hasil pembahasan hanya:

• menjelaskan status hukum kepemilikan,
• tanpa menimbulkan dosa atau larangan.

Kesimpulan

• Pengelola atau pelayan berstatus seperti wakil dalam pembelian.
• Pembelian bisa untuk dirinya sendiri atau untuk pihak yang diwakili.
• Penentuannya melalui niat atau ucapan yang jelas.
• Karena transaksi biasanya dilakukan dengan mu‘āthah tanpa niat khusus, maka secara lahiriah barang menjadi milik pelayan terlebih dahulu.
• Oleh sebab itu, penghuni sebenarnya memakan makanan milik pelayan.
• Dasar ini tidak menimbulkan keharaman ataupun syubhat yang kuat.

Baca juga:

Pengaruh KeadaanPenjual terhadap Kehalalan Makanan

Membedakan Pembelian dengan Harta Haram dan Pembelian Fi Dzimmah

Penyuguhan Makanan antara Hibah, Imbalan, dan Hak Wakaf